Hapuskan Ujian Nasional, Selamatkan Pendidikan Indonesia

Diposting oleh Lia's Homepage , Selasa, 11 Mei 2010 11.33

Untuk pak Jusuf Kalla (JK), demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat lebih baik seperti slogan kampanye Bapak, maka saran saya pada bapak: "Tolong hapuskan ujian nasional (UN) demi kebangkitan pendidikan bangsa Indonesia." Tentu tak luput dari perhatian kita semua bahwa UN yang seharusnya menjadi pemicu prestasi siswa malah menjadi sindrome tahunan yang menakutkan.

Tiap tahun kontroversi dari UN selalu bemunculan. Mulai dari soal soal yang dijaga ketat polisi seperti mengawal brankas emas, pelaksanaan ketat, yang konon anti kebocoran tapi toh bocor juga, sampai kasus bunuh diri siswa yang gagal di drama hidup mati tersebut. Pemberitaan miring tentang oknum guru pun menjadi menu tahunan. Tak salah jika banyak orang menyebut pendidikan di negeri ini sebagai pendidikan yang membodohkan siswa. Tiap tahun makin menyebalkan.

Separah itukah? Maunya kita menjawab: “Tidak.” Namun sayangnya kenyataaan yang terjadi justru sebaliknya. Setidaknya ada empat alasan untuk mengatakan bahwa UN merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam dunia pendidikan kita. Kesalahan yang telah menjadikan para generasi penerus bangsa ini terpuruk ke jurang pembodohan. Kesalahan yang menjadikan anak anak yang berpotensi menjadi gerombolan anak-anak salah asuhan. Berikut empat alasan tersebut:

Pertama, ujian nasional untuk menentukan pemetaan pendidikan tidak akan mempengaruhi secara signifikan nasib siswa sebab hanya untuk memetakan, sedangkan ujian untuk menentukan kelulusan akan berpengaruh langsung pada siswa, guru, dan sekolah. Suatu sekolah akan dikatakan hebat jika siswanya lulus seratus persen, jika tidak, siap-siap sajalah gulung tikar karena tidak ada lagi yang mau bersekolah di sekolah tersebut. So, jangan salahkan guru jika turun tangan membantu siswa mengerjakan soal-soal. Alasannya jelas, daripada nama sekolahnya tercemar dan daripada nama baik siswa juga tercemar. Para guru seperti diharuskan memakan buah simalakama.

Kedua, UN dapat dikatakan diskriminatif karena hanya mengujikan beberapa mata pelajaran, terkait hal ini maka akan timbul kecemburuan antara guru yang mata pelajarannya di UN kan dan yang tidak. Guru yang mata pelajarannya tidak di UN kan seperti agama, kesenian dan olahraga akan merasa inferior dengan guru matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia.

Ketiga, ketimpangan antara UN di kota dengam UN di desa. Indonesia yang begitu luas dari Sumatera sampai Papua, dari sekolah dengan standar internasional yang ada di kota-kota, gedung dengan berbagai laboratorium, kelas yang ber-AC, guru yang berpredikat Magister Pendidikan ditambah lagi les privat serta kelas-kelas bimbingan ujian nasional yang bertarif jutaan, yang ironisnya berbanding sebaliknya dengan anak-anak di daerah-daerah misalnya di pelosok Papua yang gurunya sangat minim (bahkan ada sekolah yang gurunya oleh seorang waker-penjaga sekolah). Belum lagi perlakuan yang sama terhadap daerah-daerah bencana seperti bencana banjir dan korban bencana kecelakaan pesawat. Ya jelas mereka tidak dapat maksimal dalam mengerjakan soal-soal UN. Otak mereka sudah penuh dengan pikiran bagaimana caranya besok bisa makan, bagaimana bisa punya tempat tinggal lagi, bahkan mungkin ada yang berpikir bagaimana caranya mendapatkan pensil 2B untuk UN.

Keempat, UN sebagai tolok ukur berlanjutnya pendidikan seseorang. Kini UN seakan menjadi penentu berlanjutnya/terhentinya karir menimba "ilmu formal" seorang siswa. Bahasa kasarnya, kalau lulus UN hidup kita terus, kalau tidak lulus habislah kita. Karena untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kita harus melewati rintangan berat bernama UAN tersebut. Apalagi tahun ini kabarnya bagi yang tidak lulus UAN mau tidak mau harus mengulang tahun depan, itu artinya setahun lebih lama di bangku sekolah. Padahal hak menuntut ilmu, termasuk ilmu dari Perguruan Tinggi (yang notabene baru bisa diraih bila telah lulus UAN) itu adalah hak setiap orang. Tidak ada yang boleh melarang. Ilmu itu milik Allah SWT.

Jadilah empat alasan di atas semacam jawaban atas fenomena yang sudah menjadi kontroversi tahunan, tentang pemberlakuan UN yang harus ditinjau ulang. Dan apabila pak JK sungguh-sungguh peduli dan memerhatikan pendidikan nasional serta ingin melihat putra putri bangsa ini keluar dari keterpurukan, pak JK saya tantang untuk menghapuskan ujian nasional (UN). Jika kualitas sistem pendidikan nasional masih buruk, UN tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Jika tetap dilaksanakan, hal tersebut merupakan pelanggaran dan kelalaian pemenuhan hak asasi manusia, terutama atas hak mendapatkan pendidikan.